 |
| Dirjen Pendidikan Islam Abu Rokhmad. (Foto: Kemenag RI) |
Banyuwangi Terkini - Peningkatan mutu dan kesejahteraan guru menjadi perhatian serius dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, khususnya di lingkungan madrasah.
Pemerintah melalui Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah Ditjen Pendidikan Islam telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp7,25 triliun untuk mendukung kesejahteraan guru madrasah, termasuk berbagai tunjangan yang diharapkan dapat memotivasi para pendidik untuk lebih kreatif dan inovatif.
"Sekiranya harapan kesejahteraan masih belum maksimal karena banyaknya faktor yang tidak mendukung, kami minta guru madrasah tetap mengembangkan diri dengan baik dan fokus menjalankan tugas-tugas profetik. Apalagi tugas dan fungsi guru itu di bawah nabi," ujar Dirjen Pendidikan Islam, Abu Rokhmad, saat membuka Simposium Nasional dan Rembuk Guru 2024 dengan tema "Mewujudkan Guru Bermutu dan Sejahtera Menuju Indonesia Emas 2045" di Jakarta, Selasa (25/9/2024).
"Bagi guru madrasah yang memiliki keahlian lain seperti khatib, penceramah, MC, qari dan lainnya, agar tetap dijalani tanpa meninggalkan tugas pokok sebagai guru. Hal ini penting selain untuk berkhidmah kepada masyarakat, juga mendapatkan tambahan kesejahteraan," sambung Abu Rokhmad.
 |
| Direktur GTK Madrasah, Thobib Al Asyhar. (Foto: Kemenag RI) |
Hal senada disampaikan Direktur GTK Madrasah, Thobib Al Asyhar. Menurutnya, pemerintah, melalui Kementerian Agama, terus berupaya meningkatkan kesejahteraan guru madrasah.
Hal ini tercermin dalam alokasi anggaran 2025 yang disediakan untuk Direktorat GTK Madrasah. Dari total anggaran sebesar Rp7,25 triliun, sebagian besar dialokasikan untuk kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan, seperti Tunjangan Profesi Guru (TPG), Tunjangan Insentif, Tunjangan Khusus, dan BPJS Ketenagakerjaan.
“Kami sepenuhnya bekerja untuk kesejahteraan dan peningkatan kompetensi guru. Dari total anggaran yang dimiliki, kurang dari 2 persen untuk manajemen dan peningkatan kompetensi guru. Selebihnya untuk kesejahteraan guru madrasah,” tegas Thobib.
Selain kesejahteraan, pemerintah juga sedang melakukan kajian mengenai percepatan antrian panjang Pendidikan Profesi Guru (PPG) bagi guru madrasah.
"Masalah panjangnya daftar antrian PPG bagi guru madrasah menjadi tugas yang berat. Kami sedang melakukan telaah agar ada terobosan untuk mengurai masalah ini lebih cepat," tutupnya.
Simposium Nasional dan Rembuk Guru 2024 yang berlangsung selama dua hari ini bertujuan untuk meningkatkan kolaborasi antar kelompok guru madrasah, serta menyediakan ruang untuk berbagi pengalaman dan ide-ide inovatif.
Simposium ini dihadiri oleh berbagai perwakilan organisasi guru, seperti PGRI, IGRA, IGI, PGMI, dan PERGUNU. Mereka berpartisipasi aktif dalam diskusi tentang peningkatan mutu dan kesejahteraan guru menuju Indonesia Emas 2045.
