 |
| Ilustrasi dampak efisiensi anggaran era Presiden Prabowo terhadap dunia pendidikan. (Foto: iStock) |
Banyuwangi Terkini - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) menghadapi pemangkasan anggaran sebesar Rp14,3 triliun dari total pagu anggaran Rp56,6 triliun di tahun 2025.
Dampaknya, sejumlah program beasiswa mahasiswa dan tunjangan dosen non-PNS ikut terkena efisiensi. Menteri Kemendiktisaintek, Satryo Soemantri Brodjonegoro, meminta agar anggaran untuk program-program ini dikembalikan ke pagu semula.
Dalam rapat dengan Komisi X DPR RI pada Rabu (12/2), Menteri Satryo menegaskan bahwa pemotongan anggaran dapat berdampak pada akses pendidikan tinggi bagi mahasiswa serta kesejahteraan tenaga pengajar. Ia pun mengusulkan agar sejumlah anggaran yang terkena efisiensi tidak dipangkas.
"Kami usulkan kembali supaya tidak ada efisiensi, sehingga pemotongannya itu 0 persen kembali ke angka Rp2,7 triliun," ujar Satryo terkait pemotongan anggaran tunjangan dosen non-PNS yang awalnya dianggarkan Rp2,7 triliun dan terkena efisiensi Rp676 miliar.
Beasiswa KIP Kuliah dan BPI Kena Pemotongan
Selain tunjangan dosen, program beasiswa mahasiswa juga terdampak pemotongan anggaran. Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, yang awalnya memiliki pagu anggaran Rp14,698 triliun, dipangkas Rp1,319 triliun.
Satryo meminta agar anggaran KIP Kuliah dikembalikan ke pagu semula karena program ini masuk kategori yang seharusnya tidak terkena efisiensi.
Selain itu, Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) yang awalnya memiliki anggaran Rp164,7 miliar turut mengalami pemotongan Rp19,47 miliar.
"Kami usulkan kembali supaya tetap pada pagu semula, yaitu Rp14,698 triliun, karena ini termasuk kategori yang tidak kena efisiensi," jelasnya.
Beasiswa Dosen dan Tenaga Pendidikan Juga Kena Efisiensi
Tak hanya mahasiswa, program beasiswa bagi dosen dan tenaga pendidikan dalam dan luar negeri juga mengalami pemotongan. Pagu awal sebesar Rp236,8 miliar dipangkas 25 persen atau Rp59 miliar.
Sementara itu, beasiswa afirmasi pendidikan tinggi (Beasiswa Adik) yang ditujukan bagi kelompok masyarakat kurang mampu memiliki pagu awal Rp213,73 miliar, sedangkan program beasiswa KNB (Kerja Sama Negara Berkembang) yang awalnya Rp85,348 miliar mengalami pemotongan Rp21 miliar (25 persen).
Satryo berharap agar Komisi X DPR RI dapat memperjuangkan agar pemotongan anggaran tidak sebesar Rp14,3 triliun, melainkan hanya Rp6,78 triliun.
"Dengan posisi ini saya berharap bapak ibu Komisi X bisa memperjuangkan supaya pemotongan tidak Rp14,3 triliun tetapi menjadi hanya Rp6,78 triliun," pungkasnya.
Dampak Pemotongan Anggaran terhadap Dunia Pendidikan
Pemotongan anggaran Kemendiktisaintek ini menimbulkan kekhawatiran terkait akses pendidikan bagi mahasiswa, terutama bagi mereka yang bergantung pada program KIP Kuliah dan beasiswa lainnya. Selain itu, kesejahteraan tenaga pengajar, khususnya dosen non-PNS, juga bisa terdampak jika tunjangan mereka tidak dikembalikan ke pagu awal.
Kini, keputusan akhir terkait revisi pemotongan anggaran ada di tangan Komisi X DPR RI, yang diharapkan dapat mempertimbangkan urgensi kebutuhan pendidikan tinggi di Indonesia.***
