 |
| Program Makan Bergizi Gratis. (Foto: Istimewa) |
Banyuwangi Terkini - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan bahwa sejumlah pemerintah daerah (pemda) siap mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hingga Rp5 triliun untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini bertujuan untuk meningkatkan asupan gizi anak-anak sekolah dan mendapat dukungan luas dari berbagai pemda.
"Saya sudah melakukan zoom meeting dengan seluruh sekda-sekda sebagian sudah mengalokasikan anggaran di APBD-nya dan untuk tahun 2025 ini lebih kurang kontribusi daerah yang mau menyumbang bukan menyumbang, maksudnya mau ikut berpartisipasi," kata Tito dalam keterangannya, Sabtu (18/1/2025).
Menurutnya, dengan anggaran sebesar itu, program MBG bisa membangun sekitar 4.000 satuan pelayanan gizi di sekolah-sekolah. Hasil konsolidasi antara pemerintah pusat dan daerah mencatat bahwa kontribusi dari pemda untuk program ini mencapai Rp2,3 triliun hingga Rp2,5 triliun.
Tito menjelaskan bahwa dana tersebut akan digunakan untuk membangun satuan pelayanan pemenuhan gizi di sekolah. Pemda memiliki beberapa opsi dalam mendukung implementasi MBG, di antaranya:
- Membangun fasilitas pelayanan gizi di sekolah.
- Mendorong masyarakat untuk memproduksi pangan ternak sebagai pasokan makanan bergizi.
- Menyalurkan anggaran ke sekolah untuk pengelolaan program oleh komite sekolah.
Mendagri menegaskan bahwa dana yang dialokasikan dari APBD bersifat hibah, sehingga pengelolaannya akan difokuskan langsung ke sekolah dan pemerintah kabupaten/kota.
"Dari APBD-nya provinsi dihibahkan kepada Kabupaten Kota ini kan targetnya SD SD itu kan tanggung jawabnya dari Kabupaten Kota nanti Kabupaten Kota yang menyalurkan kepada sekolah yang mengelolanya sekolah, tapi nanti untuk masalah operasionalisasinya itu akan tetap dibawah kendali badan gizi," ujar Tito.
Tito juga menyoroti bahwa setiap daerah memiliki nominal Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berbeda, sehingga peran Badan Gizi Nasional (BGN) sangat krusial dalam menutup kesenjangan pendanaan di daerah dengan PAD rendah.
Sebagai contoh, ia menyebut Kabupaten Badung memiliki PAD yang mencapai 90% dari APBD dengan total anggaran hampir Rp10 triliun. Dengan anggaran besar tersebut, Badung bahkan mampu meng-cover seluruh anak SD di wilayahnya.
Namun, di daerah dengan PAD rendah, seperti beberapa wilayah di Indonesia bagian timur, alokasi anggaran untuk MBG hanya cukup untuk sebagian anak.
"Tapi ada juga yang PAD-nya kan rendah sekali seperti Indonesia Bagian Timur, nah kalau ini mereka yaudah 500 anak-anak aja yang lainnya akan di-cover oleh Badan Gizi Nasional," jelas Tito.***
