 |
| Kabupaten Banyuwangi ukir prestasi sebagai daerah dengan status "Kinerja Tinggi". (Foto: humas/kab/bwi) |
Banyuwangi Terkini — Kabupaten Banyuwangi kembali mengukir prestasi membanggakan di tingkat nasional. Dalam ajang Penilaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) 2025, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menetapkan Banyuwangi sebagai daerah dengan status "Kinerja Tinggi".
Penghargaan bergengsi tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, kepada Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, dalam acara penyerahan hasil evaluasi LPPD di Balikpapan Sports and Convention Centre (BSCC), Kalimantan Timur, pada Jumat (25/4/2025).
Penilaian LPPD adalah mekanisme tahunan dari Kemendagri untuk mengukur akuntabilitas dan efektivitas kinerja pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Evaluasi ini mencakup berbagai aspek, seperti pengentasan kemiskinan, pembangunan ekonomi, pelayanan pendidikan dan kesehatan, transparansi keuangan, pelestarian lingkungan hidup, hingga inovasi daerah.
Bupati Ipuk Fiestiandani mengungkapkan rasa syukurnya atas pencapaian ini. Ia menyatakan penghargaan ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan di Banyuwangi.
“Hasil penilaian ini menjadi motivasi kami untuk terus melakukan perbaikan ke depan. Terima kasih kepada pemerintah pusat, Kemendagri, dan Pemprov Jatim, yang terus memberikan bimbingan kepada Banyuwangi dalam menjalankan program-program pembangunan," ujar Ipuk.
Menurut Ipuk, seluruh program pembangunan Banyuwangi dirancang agar sejalan dengan agenda nasional serta kebijakan pemerintah provinsi. Fokus utamanya adalah pengentasan kemiskinan, yang juga menjadi prioritas utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
"Seperti pengentasan kemiskinan yang menjadi prioritas utama Banyuwangi, dan juga menjadi prirotitas Bapak Presiden Prabowo," kata Ipuk.
Upaya pengentasan kemiskinan di Banyuwangi dilakukan dengan pendekatan kolaboratif, melibatkan berbagai pihak untuk program jangka pendek maupun panjang. Beberapa program andalan Banyuwangi antara lain:
Seperti program “Kanggo Riko” bantuan modal usaha rumah tangga miskin terutama untuk perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga. Ada juga bantuan alat usaha, perbaikan warung rakyat, bedah rumah, beasiswa untuk anak dari keluarga tidak mampu, dan berbagai program lainnya.
Berkat program-program tersebut, persentase penduduk miskin di Banyuwangi berhasil ditekan dari 7,34 persen pada 2023 menjadi 6,54 persen pada 2024. Sementara itu, angka kemiskinan ekstrem turun dari 0,43 persen menjadi 0,29 persen dalam periode yang sama.
Tak hanya itu, sejumlah indikator makro pembangunan lainnya juga menunjukkan tren positif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Banyuwangi pada 2024 tercatat sebesar 74,30, meningkat dari tahun sebelumnya yang berada di angka 73,79.
“Kita mencatat penurunan Indeks Gini sebagai indikator ketimpangan, yang menunjukkan pembangunan kita semakin merata,” kata Ipuk.
Dengan capaian ini, Banyuwangi membuktikan diri sebagai daerah yang tidak hanya berprestasi, tetapi juga berkomitmen kuat terhadap pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.***
