 |
| Rapat terbatas Bupati Ipuk dengan Tim Digitalisasi Bansos Nasional. |
Banyuwangi Terkini – Kabupaten Banyuwangi ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat sebagai daerah percontohan (piloting) untuk pelaksanaan program bantuan sosial (bansos) berbasis digital. Program ini merupakan inisiatif Dewan Ekonomi Nasional (DEN) bersama sejumlah kementerian dan lembaga, dengan mengusung konsep portal Perlindungan Sosial (Parlinsos) yang adaptif dan transparan.
Hal itu disampaikan dalam rapat terbatas antara Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani bersama Tim Digitalisasi Bansos Nasional, yang berlangsung di Banyuwangi pada Jumat (18/7/2025).
Hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Plt Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah Kementerian PAN-RB Cahyono Tri Birowo, Direktur Eksekutif DEN Tubagus Nugraha, Principal Expert Government Technology DEN Rahmat Danu Andika, serta perwakilan teknis dari Kementerian Sosial dan Kementerian Dalam Negeri.
Menurut Plt Deputi Cahyono Tri Birowo, Banyuwangi dipilih sebagai daerah piloting karena dinilai siap secara infrastruktur dan komitmen kepemimpinan.
“Di antaranya adalah kesiapan Banyuwangi yang dapat dilihat dari rekam jejak proses transformasi digital pemerintahannya selama ini, termasuk indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) yang sangat baik, serta komitmen pemimpin daerahnya yang tinggi,” jelas Cahyono.
Digitalisasi bansos ini, lanjut Cahyono, merupakan bagian dari pembangunan Digital Public Infrastructure (DPI) nasional. Nantinya, data yang digunakan akan mencakup identitas kependudukan digital, data biometrik, hingga SPLP (Sistem Pertukaran Layanan Publik) sebagai platform pertukaran data antarinstansi.
Portal ini memungkinkan masyarakat untuk mengakses pendaftaran, verifikasi, hingga pemantauan bansos secara mandiri dan aman.
Principal Expert Government Technology dari DEN, Rahmat Danu Andika, menambahkan bahwa sistem ini akan mulai diuji pada September 2025. Program awal akan difokuskan pada penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
“Harapan kami, dengan portal ini nantinya tidak ada lagi cerita bansos salah sasaran dan tidak tepat guna. Untuk itulah, di piloting ini kita sangat membutuhkan keterbukaan pemikiran kepala daerah dan juga semangat bersama untuk mencoba cara baru. Banyuwangi yang sangat pas untuk memulai project ini,” ungkap Rahmat.
Rahmat menyebut Banyuwangi sebagai daerah yang paling tepat untuk memulai project skala nasional ini karena dukungan birokrasi yang adaptif dan budaya inovatif yang telah terbentuk sejak lama.
Bupati Ipuk Fiestiandani menyambut positif penunjukan Banyuwangi sebagai percontohan nasional. Ia menyatakan kesiapan penuh untuk berkolaborasi dan menyukseskan program prioritas nasional tersebut.
“Prinsipnya, kami siap untuk berkolaborasi demi mewujudkan kemaslahatan rakyat,” ujar Ipuk.
Ipuk menilai bahwa langkah digitalisasi bansos ini akan membawa perubahan nyata dalam efektivitas dan dampak bantuan sosial di masyarakat.
“Dari konsep yang dipaparkan tadi, kami punya harapan besar, berbagai bantuan yang digulirkan pemerintah akan memberikan dampak yang signifikan pada masyarakat. Dengan tepat sasaran, warga yang dapat bantuan dapat berdaya dan menjadi sejahtera,” imbuhnya.***