 |
| Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas dengan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta. (Foto: BPMI Setpres) |
Banyuwangi Terkini - Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri kabinet di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 7 Januari 2025. Fokus utama rapat tersebut adalah percepatan pembangunan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan implementasi kebijakan pro rakyat di sektor perumahan dan permukiman.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menjelaskan bahwa sejak 20 Oktober 2024, pemerintah telah membangun sekitar 40 ribu unit rumah. Pencapaian tersebut akan terus ditingkatkan melalui pemanfaatan lahan negara, termasuk tanah hasil sitaan dari korupsi, aset BLBI, hingga Hak Guna Usaha (HGU) yang tidak diperpanjang.
“Kemudian akan diproses lebih lanjut bagaimana kita akan membuat skema yang legal, yang ada kepastian hukumnya, dan juga yang berkeadilan, terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yaitu yang berpenghasilan 8 juta ke bawah. Jadi kita akan membuat skema itu,” ujar Maruarar dalam keterangannya kepada awak media usai rapat.
Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya memperhatikan masyarakat yang bekerja di sektor informal, seperti pedagang kaki lima dan pedagang sayur. Untuk memastikan keadilan, pemerintah tengah merancang skema pembiayaan agar mereka tetap dapat memiliki rumah meskipun tanpa penghasilan tetap.
“Keadilan itu harus dijalankan bukan hanya kepada yang punya gaji, tetapi juga yang tidak punya gaji, tidak bersifat pegawai, tetapi yang bergerak di sektor informal itu menjadi perhatian beliau,” kata Maruarar.
Pemerintah juga memperkenalkan sejumlah kebijakan pro rakyat dalam 90 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo. Di antaranya:
- Penghapusan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) menjadi 0 persen.
- Bentuk Bangunan Gedung (BBG) menjadi 0 persen.
- Penghapusan PPN selama 6 bulan untuk rumah dengan harga di bawah Rp2 miliar.
“Ini adalah sesuatu yang tadinya bayar menjadi gratis buat rakyat. Rakyat yang mana? Rakyat kecil yang berpenghasilan tadi MBR. Jadi seperti arahan beliau, kebijakan harus pro rakyat dan kami jalankan,” ujar Maruarar.
Selain itu, proses perizinan pembangunan juga diperbaiki. Izin Mendirikan Bangunan (IMB), yang kini disebut Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), dipercepat dari sebelumnya 45 hari menjadi hanya 10 hari. Di beberapa wilayah seperti Tangerang, proses ini bahkan bisa diselesaikan dalam waktu 4 jam.
“Prinsip Bapak Presiden rakyat harus diberikan layanan yang cepat. Kalau ada yang bisa dibuat murah ya murah, gratis ya gratis,” tegas Maruarar.
Maruarar juga menyoroti meningkatnya kepercayaan investor asing terhadap Indonesia, terutama setelah diplomasi internasional yang dilakukan Presiden Prabowo. Hal ini diharapkan dapat mendorong investasi di sektor perumahan dan pembangunan infrastruktur lainnya.
“Kita mesti menyiapkan tim yang kuat sehingga nanti begitu investor datang sudah bisa legalnya begini, lokasinya di sini, dan sebagainya, posisinya seperti apa, hak kewajibannya seperti apa, dengan tentu prinsip saling menghormati dan kita mengutamakan kepentingan nasional kita dan juga bagaimana punya dampak kepada pertumbuhan ekonomi yang berkualitas di Indonesia,” tutur Maruarar.***
