 |
| Pemerintah Kabupaten Banyuwangi gelar seleksi kompetensi PPPK tahap 2 formasi tahun 2024. (Foto: humas/kab/bwi) |
Banyuwangi Terkini — Meski menghadapi keterbatasan akibat efisiensi anggaran, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tetap menunjukkan komitmennya terhadap kesejahteraan tenaga honorer. Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, menggelar seleksi kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap 2 formasi tahun 2024, yang dimulai pada 26 April hingga 5 Mei 2025.
Seleksi PPPK tahap 2 tersebut diikuti oleh 2.177 tenaga honorer dari berbagai instansi di lingkungan Pemkab Banyuwangi. Proses seleksi terpusat di Kantor Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Banyuwangi, menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT).
Saat meninjau langsung pelaksanaan hari pertama, Sabtu (26/4/2025), Ipuk menegaskan pentingnya kesempatan ini bagi para honorer.
“Meski di tengah keterbatasan anggaran kami tetap menggelar seleksi PPPK. Seleksi ini untuk memberi kesempatan seluruh honorer yang selama ini telah mengabdi di berbagai instansi di lingkungan pemkab, agar bisa mengikuti seleksi PPPK. Ini kesempatan. Manfaatkan seleksi ini dengan sungguh-sungguh,” ujar Ipuk.
Dalam kunjungan tersebut, Ipuk didampingi oleh Koordinator Tim Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara (BKN) Ladi, Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi Guntur Priambodo, dan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Pada 2024 pemkab membuka seleksi penerimaan PPPK bagi pelamar khusus, yaitu tenaga honorer kategori II, tenaga non-ASN yang terdaftar dalam database BKN, serta tenaga non-ASN yang tidak terdaftar dalam data base BKN namun memiliki nomor induk tenaga non-ASN.
Ditambahkan Kepala BKPP Banyuwangi, Ilzam Nuzuli, bahwa pelaksanaan seleksi kompetensi PPPK tahap 2 formasi tahun 2024 berlangsung mulai 26 April - 5 Mei 2025.
"Seleksi berbasis computer assissted test (CAT). Setiap hari dibagi dalam 3 shift dengan tiap shift diikuti 80 orang,” urai Ilzam.
Ditambahkannya, seleksi PPPK tahap 2 diperuntukkan bagi tenaga non-ASN yang tidak terdaftar dalam data base BKN namun memiliki nomor induk tenaga non-ASN. Tenaga non-ASN dimaksud, minimal telah mengabdi selama 2 tahun pada instansi di lingkungan Pemkab Banyuwangi.
“Total ada 2.177 peserta. Mereka akan memperebutkan 69 formasi, yakni 56 tenaga kesehatan dan sisanya tenaga teknis dan guru,” ungkap Ilzam.
Upaya Banyuwangi tetap melaksanakan seleksi PPPK tahap 2 di tengah efisiensi anggaran menunjukkan keberpihakan Ipuk Fiestiandani terhadap nasib tenaga honorer.
Dengan pelaksanaan ini, Banyuwangi tidak hanya berusaha mengurangi beban honorer, tetapi juga memberikan peluang lebih luas bagi mereka untuk mendapatkan status yang lebih pasti dan sejahtera melalui skema PPPK.***
