 |
| Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Sonny T Danaparamita. (Foto: TV Parlemen) |
Banyuwangi Terkini – Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Sonny T Danaparamita, mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mengoptimalkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor kelautan dan perikanan, serta memperbaiki tata kelola secara menyeluruh demi kedaulatan maritim nasional.
Pernyataan itu ia sampaikan dalam rapat kerja bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono di Kompleks Parlemen, Rabu (2/7/2025).
“Sebetulnya, kalau kita mau memaksimalkannya, itu cukup luar biasa. Memaksimalkan pendapatan negara bukan pajak perlu dilakukan agar nantinya pemerintah memiliki anggaran yang cukup dalam melaksanakan program-program yang sifatnya pemberdayaan nelayan,” ujar Sonny, dikutip Kamis (3/7/2025).
Menurut Sonny, PNBP sektor kelautan dapat menopang ketahanan pangan nasional, namun hal itu hanya bisa terwujud apabila tata kelola perikanan dilakukan secara profesional, terukur, dan berkelanjutan.
Dalam rapat tersebut, Sonny menekankan perlunya perbaikan sistem penangkapan ikan terukur, peningkatan efektivitas pengawasan, dan upaya serius menjaga kelestarian laut.
Ia juga mengingatkan pentingnya penguatan armada pengawas untuk mencegah eksploitasi sumber daya dan pelanggaran aturan yang merugikan negara.
Sonny turut mengangkat kajian Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) terkait sampah laut, yang menyebutkan potensi kerugian negara bisa mencapai Rp250 triliun per tahun jika persoalan tersebut tak dikelola dengan baik.
“BRIN pernah melakukan kajian soal sampah laut, mereka berpandangan ketika itu dikelola dengan baik, potensi kerugian hingga Rp250 Triliun pertahun bisa dicegah,” katanya.
Sonny juga menyoroti lemahnya penegakan hukum di sektor kelautan. Ia menyinggung kasus Kepala Desa Kohod, Arsin Bin Asip, yang dijatuhi denda Rp48 miliar, namun belum ada kejelasan soal realisasi pembayarannya.
“Saat itu (Raker 27 Februari) saya pernah mempertanyakan juga. Ternyata belum dibayar dan sepertinya tidak ada sanksi atau upaya yang serius agar yang didenda dapat kebayar denda tersebut,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Sonny turut menyoroti lemahnya pengawasan terhadap 226 pulau kecil yang telah diprivatisasi, merujuk pada data dari Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA).
Ia menekankan bahwa persoalan pengawasan tidak hanya menyangkut aspek ekonomi dan lingkungan, tetapi juga keamanan dan kedaulatan negara.
“Pengawasan tentang hal ini penting, karena bukan saja semata-mata urusan ekonomi dan lingkungan semata, namun juga menyangkut persoalan keamanan dan kedaulatan bangsa,” tegasnya.
Sonny menegaskan, pembangunan sektor maritim Indonesia tak bisa hanya berfokus pada hasil tangkapan laut, melainkan juga harus menjamin keberlanjutan, keadilan bagi nelayan, serta pertahanan negara.
“Berbicara persoalan maritim bukan hanya soal ikan saja, akan tetapi juga berbicara menjaga persoalan kedaulatan bangsa dan negara,” pungkasnya.***
