 |
| Hasil Digitalisasi Bansos di Banyuwangi akan segera di umumkan. (Foto: Humas Pemkab) |
BANYUWANGITERKINI.ID – Hasil pendaftaran program digitalisasi bantuan sosial atau perlindungan sosial (Perlinsos) digital yang diujicobakan pertama kali di Kabupaten Banyuwangi akan segera diumumkan. Masyarakat dapat mengakses pengumuman hasil pendaftaran sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.
Pemerintah memperkirakan pengumuman hasil seleksi Perlinsos digital akan dimulai pada awal Februari 2026. Warga yang sebelumnya telah mendaftar dapat mengecek hasilnya melalui kantor desa, agen Perlinsos, maupun secara mandiri melalui Portal Perlinsos.
“Hasil seleksi yang diumumkan berasal dari filter uji coba terbaru yang diterapkan. Hasilnya akan ditampilkan secara transparan, termasuk alasan mengapa seseorang dinyatakan layak atau tidak layak,” kata Rahmat Danu Andika, Principal Expert Government Technology Dewan Ekonomi Nasional (DEN), usai sosialisasi tahapan lanjutan Digitalisasi Bansos di Pendopo Banyuwangi, Jumat (23/1/2026).
Untuk mendukung keterbukaan informasi tersebut, Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) selaku penginisiasi program nasional telah melakukan sosialisasi pengumuman hasil kelayakan dan masa sanggah kepada seluruh agen Perlinsos dan tokoh masyarakat di Banyuwangi.
Sosialisasi digelar selama empat hari, mulai 20–23 Januari 2026, guna memastikan masyarakat memahami mekanisme pengumuman dan proses keberatan atau sanggahan.
Masyarakat yang merasa tidak mampu, namun dinyatakan tidak layak menerima bansos berdasarkan hasil seleksi, diberikan kesempatan untuk mengajukan proses sanggah. Masa sanggah akan berlangsung selama satu bulan, terhitung setelah pengumuman hasil kelayakan.
“Hasil seleksi yang diumumkan berasal dari filter uji coba terbaru yang diterapkan. Hasilnya akan ditampilkan secara transparan, termasuk alasan mengapa seseorang dinyatakan layak atau tidak layak,” sambung Andika.
Ia menegaskan, proses sanggah bertujuan menghasilkan data penerima bansos yang akurat, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Data sanggahan warga tersebut akan diverifikasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Apabila terbukti benar, maka data penerima akan diperbarui secara otomatis.
Andika juga mengapresiasi dukungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam pelaksanaan program unggulan pemerintah pusat ini. Banyuwangi menjadi daerah pertama di Indonesia yang ditunjuk sebagai lokasi uji coba Perlinsos digital.
“Alhamdulillah, proses perlinsos digital di Banyuwangi berjalan cukup lancar. Sejak tahun lalu, kolaborasi antar kementerian dan dukungan Pemkab dan seluruh warga Banyuwangi sangat baik,” ujarnya.
Sementara itu, Tenaga Ahli Menteri Sosial, Andy Kurniawan, menjelaskan bahwa hasil akhir pendataan Perlinsos digital akan menjadi dasar penyaluran dua program bantuan sosial, yakni Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
“Konsekuensinya, akan ada banyak perubahan. Penerima yang sebelumnya diketahui tidak layak akan dikeluarkan dari daftar penerima dan digantikan dengan mereka yang dinyatakan layak berdasarkan hasil pendataan terbaru ini,” kata Andy.
Ia menambahkan, jumlah penerima bansos akan disesuaikan dengan kuota bantuan dari pemerintah pusat.
“Kementerian Sosial tidak bisa menambah kuota secara langsung. Kuota di daerah ditentukan berdasarkan rasio tingkat kemiskinan di daerah tersebut. Kuota hanya bisa bertambah jika Presiden menambah kuota nasional,” jelasnya.
Jika jumlah warga yang dinyatakan layak melebihi kuota, maka pemerintah akan menerapkan sistem perangkingan.
“Cara memilihnya adalah dengan mengambil urutan keluarga yang paling tidak mampu hingga mencapai batas kuota yang ada. Sisanya yang layak tetapi belum masuk kuota akan masuk dalam sistem antrean. Data ini bersifat dinamis, karena setiap tiga bulan selalu ada perubahan,” ujarnya.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menilai program Perlinsos digital akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat.
“Karena bansos ini akan lebih tepat sasaran dan ankutabilitasnya juga terjaga,” kata Ipuk.***