![]() |
Presiden Prabowo Subianto memanggil Jaksa Agung beserta seluruh Jaksa Agung Muda. (Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr) |
Banyuwangi Terkini – Presiden Prabowo Subianto memimpin pertemuan tertutup dengan Jaksa Agung beserta seluruh Jaksa Agung Muda di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (13/1). Fokus utama pertemuan tersebut adalah memperkuat upaya pemberantasan korupsi dan menangani perizinan ilegal yang merugikan negara serta menghambat pembangunan nasional.
Presiden Prabowo menegaskan pentingnya penegakan hukum yang tegas dan transparan untuk mengatasi praktik-praktik korupsi, terutama di sektor perizinan. Menurut Presiden, perizinan yang tidak sah sering menjadi celah untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu, sehingga berdampak negatif pada ekonomi dan kesejahteraan rakyat.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden menginstruksikan kejaksaan untuk:
- Mempercepat penyelidikan dan penindakan terhadap praktik perizinan ilegal.
- Memperkuat sistem pengawasan di instansi pemerintah agar proses perizinan berjalan transparan dan sesuai aturan.
- Mengutamakan pengembalian kerugian negara dari praktik-praktik korupsi yang terjadi.
Turut hadir dalam pertemuan ini, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandan, serta Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Yusuf Ateh.
Kehadiran PPATK dan BPKP menunjukkan komitmen pemerintah untuk mengintegrasikan pengawasan keuangan dan tata kelola pembangunan guna memberantas korupsi secara menyeluruh.
Kepala PPATK Ivan Yustiavandan menekankan pentingnya pelaporan transaksi mencurigakan untuk mendukung penegakan hukum yang lebih efektif. Sementara itu, Kepala BPKP Yusuf Ateh menyatakan kesiapannya membantu pemerintah dalam memperkuat sistem audit dan pengawasan internal.
Presiden Prabowo juga menyampaikan bahwa reformasi perizinan menjadi prioritas utama untuk mendorong investasi dan pembangunan nasional. Sistem perizinan yang transparan dan bebas korupsi diharapkan dapat mempercepat proyek-proyek strategis yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
Pertemuan ini menegaskan komitmen pemerintahan Presiden Prabowo untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efisien. Upaya pemberantasan korupsi akan terus diperkuat, dengan dukungan dari berbagai lembaga terkait.
Langkah ini diharapkan dapat memberikan dampak nyata bagi perekonomian Indonesia dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.***