 |
| Mendagri Tito Karnavian saat menyampaikan keterangan pers di Posko Terpadu Penanggulangan Bencana Alam, Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta. (Foto: BPMI Setpres/Kris) |
BANYUWANGITERKINI.ID – Pemerintah memastikan penanganan bencana alam di sejumlah daerah terdampak berjalan cepat, terkoordinasi, dan berkelanjutan melalui dukungan anggaran, logistik, serta percepatan pemulihan layanan dasar masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam keterangan pers di Posko Terpadu Penanggulangan Bencana Alam, Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (19/12/2025).
Mendagri menyebut, pemerintah pusat telah menyalurkan anggaran belanja tidak terduga (BTT) sebesar Rp268 miliar sebagai tambahan dari Presiden untuk mendukung penanganan bencana di 52 kabupaten/kota dan provinsi.
“Anggaran belanja tidak terduga untuk 52 kabupaten kota dan provinsi, dari Bapak Presiden sebagai tambahan, sebanyak 268 miliar, kami cek sudah diterima semua oleh tiga provinsi,” ujar Tito.
Selain dukungan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah di berbagai wilayah juga menunjukkan solidaritas melalui bantuan anggaran maupun barang logistik. Bantuan lintas daerah tersebut dinilai mampu mempercepat proses penanganan bencana di wilayah terdampak.
Tito menjelaskan, total bantuan dari pemerintah daerah dan asosiasi pemerintah kabupaten mencapai sekitar Rp48 miliar.
“Total 43 miliar, ditambah dengan asosiasi pemerintah kabupaten, yang dipimpin oleh Bupati Lahat Pak Bursah Zarnubi, turun langsung ke sana, lebih kurang 5 miliar, jadi lebih kurang 48 miliar,” imbuhnya.
Dalam kesempatan yang sama, Mendagri menegaskan bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mempercepat pemulihan layanan administrasi kependudukan bagi masyarakat terdampak bencana.
Sebanyak 9 tim Dukcapil diterjunkan ke tiga provinsi sejak 10 Desember 2025 untuk memastikan warga tetap dapat mengakses hak-hak administrasi secara cepat dan tanpa biaya.
“Dari Kemendagri membentuk 9 tim, dari dukcapil ke 3 provinsi, mulai 10 Desember kemarin, untuk mempercepat layanan, pengurusan dokumen-dokumen dukcapil, seperti akte kelahiran, KTP (Kartu Tanda Penduduk), yang hilang dan lain-lain, tanpa memungut bayaran sudah diturunkan,” jelas Tito.
Untuk pemulihan jangka menengah, pemerintah juga menyiapkan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak melalui kerja sama lintas kementerian dan dukungan non-APBN.
Sebanyak 2.600 unit hunian tetap akan dibangun di beberapa wilayah, dengan pelaksanaan groundbreaking dijadwalkan dalam waktu dekat.
“Ini dukungan dari beberapa yayasan, yaitu hunian tetap,” kata Tito.
Ia merinci, pembangunan huntap akan difokuskan di Aceh sebanyak 1.000 unit, Sumatera Utara 1.000 unit, dan Sumatera Barat 600 unit.
“Mengenai lokasi-lokasinya, jadi 2.600 unit, ini tanpa APBN, Aceh 1.000 unit, Sumut 1.000 unit, dan Sumbar 600 unit. Besok, akan ada groundbreaking di Kota Sibolga, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan. Kita akan turun langsung sana,” tambahnya.
Terkait keberlangsungan pemerintahan di tingkat desa, Mendagri menyebut pemerintah tengah melakukan pendataan kantor desa yang mengalami kerusakan akibat bencana.
Pemerintah pusat akan mengambil langkah lanjutan apabila pemerintah daerah mengalami keterbatasan dalam penanganannya.
“Khusus yang rusak ringan ini akan kita lihat kemampuan daerah apakah mampu, kalau tidak mampu kita akan ambil alih, dan untuk yang rusak berat nanti kami akan tunjukkan kepada Menteri PU,” tegas Tito.***